Pemayung.co, JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, menilai tingkat pengangguran di Jambi padaa saat ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2020, red). 2020 terlihat dari Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi mengalami peningkatan, dari 7,6 % pada tahun 2019, menjadi 7,97% pada tahun 2020.
“Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan pada agustus 2020 mencapai 5,13 persen, meningkat 0,49 persen jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019 yang mencapai 4,19 persen. Kita semua tau bahwa COVID-19 sampai saat ini di Provinsi Jambi masih belum stabil, banyak masyarakat yang mengalami dampak luar biasa dari wabah ini,” kata Khairil menyampaikan pandangan Fraksi partai Gerindra, Senin (14/06/2021) lalu.
Disampaikan Khairil, ada masyarakat kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, roda perekonomian masyarakat tersendat sehingga kita mengalami peningkatan kemiskinan dan peningkatan pengangguran.
“Kami fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi jangan dijadikan COVID-19 sebuah alasan untuk berdiam diri, tetapi pergunakan anggaran yang ada sebaik-baiknya tepat guna dan tepat sasaran dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, serta Pemerintah Provinsi Jambi juga harus mencari solusi yang tepat, bagaimana agar perekonomian masyarakat jalan, bagaimana pengangguran menurun, dan bagaimana tingkat kemiskinan dapat ditekan serta hal-hal lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ucapnya.
Fraksi Gerindra meminta agar masalah pengangguran ini menjadi Prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang baru untuk
Provinsi Jambi yang lebih baik lagi.
Tak hanya itu saja, partai besutan Prabowo Subianto ini meminta kepada Gubernur yang baru nantinya, untuk menekankan pada penataan aset di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi agar lebih tertib, serta mengingatkan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
“Serta kami juga menyarankan agar segera melakukan perombakan di setiap Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang kinerjanya kurang baik, dan menempatkan SDM yang profesional berlatar keilmuan dan berpengalaman berkompeten terutama di bidang keuangan dan aset di setiap OPD, agar penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat lebih dimaksimalkan, dengan harapan nilai SILPA diakhir tahun anggaran dapat
semakin diminimalkan,” tutur Khairil.
(Wandi)
Discussion about this post